Senin, 31/12/2012

Ekspansi BUMN ke Bisnis Properti Picu Persaingan Sengit di 2013

-jktproperty.com
Share on: Facebook 926 Views
Ekspansi BUMN ke Bisnis Properti Picu Persaingan Sengit di 2013

jktproperty.com | Desember 2011 ada wacana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk BUMN properti yang diharapkan akan mampu memberikan nilai tambah aset-aset properti milik BUMN yang saat ini sebagian besar idle bahkan tak terawat. Konon, menurut Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, nilai aset-aset properti milik BUMN di seluruh Indonesia mencapai Rp500 triliun. Dahlan Iskan kabarnya telah menunjuk Dirut PT Kereta Api bekerjasama dengan Perum Perumnas untuk memimpin pembentukan BUMN khusus yang akan menangani properti.”Di negara lain, perusahaan kereta api milik pemerintah untungnya bukan dari karcis, tetapi dari properti,” katanya.

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP4I) Zulfi Syarif Koto, ide Kementerian BUMN untuk membentuk BUMN properti sangat bagus, mengingat besarnya nilai aset-aset properti BUMN a.l. tanah, bangunan dan infrastruktur, apalagi kondisinya saat ini idle.

Untuk mewujudkan BUMN properti itu, demikian Zulfi, Kementerian BUMN memang harus kerja ekstra keras mendata aset yang ada berdasarkan tata ruang wilayah. Setelah di data, aset itu bisa dikelompokkan menjadi aset properti komersial dan non-komersial yang diharapkan dapat mensuplai kebutuhan bagi masyarakat kelas menengah atas dan menengah bawah.

Namun, dia mengusulkan, agar wacana membentuk BUMN properti disederhanakan agar lebih efisien dengan menunjuk BUMN yang sudah ada untuk mengurus aset-aset properti seluruh BUMN. PT Pembangunan Perumahan (Persero) misalnya, bisa ditunjuk sebagai perusahaan yang mengurus aset-aset properti BUMN yang diperuntukkan bagi kelas menengah atas. Sedangkan Perum Perumnas lebih pada mengurus aset-aset properti milik BUMN yang cocok diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Sementara BUMN yang sudah memiliki anak usaha bidang properti yang tak sesuai dengan core business dari BUMN bersangkutan, disarankan untuk dilebur, bisa ke dalam PP maupun Perumnas, sesuai dengan segmentasi proyek propertinya.

Saat ini, BUMN yang memiliki bisnis properti antara lain Perum Perumas, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Adhi Karya Tbk melalui anak perusahaannya PT Adhi Realty dan PT Wijaya Karya Tbk. PT Pos Indonesia juga telah memproklamirkan diri masuk ke bisnis properti dengan membangun beberapa hotel butik.

Tak hanya itu, akhir November lalu Perum Peruri juga mengumumkan akan membangun mixed-use building bernama Peruri 88 yang terdiri dari perkantoran, apartemen dan hotel yang digadang-gadang akan menjadi landmark baru Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, BUMN yang selama ini mengurus cetak-mencetak uang RI ini menggelontorkan dana Rp3,5 triliun untuk proyek mixed-use development-nya itu.

Pertamina tak mau ketinggalan. BUMN ini berencana membangun Pertamina Tower setinggi 80 lantai (400 meter) di kawasan Jl. HR Rasuna Said yang akan menjadi kantor pusat Pertamina. Gedung perkantoran setinggi ini tentu bukan hanya akan digunakan seluruhnya untuk operasional Pertamina, melainkan juga disewakan atau dijual, mengingat pasar perkantoran di Jakarta dalam beberapa tahun ke depan diprediksi tetap cemerlang.

Semakin Sengit

Bisa dipastikan persaingan bisnis properti 2013 dan tahun-tahun mendatang akan semakin sengit dengan masuknya BUMN ke bisnis properti. Nilai aset Rp500 triliun bila di-generate dalam proyek-proyek properti komersial atau residensial, tentu akan menghasilkan angka yang fantastis.

Dengan melihat keragaman aset properti yang dimiliki BUMN, hampir bisa dipastikan BUMN ini bisa bermain dan bahkan menguasai hampir seluruh lini bisnis properti, mulai dari perkantoran, hotel, perumahan, kondominium bahkan kawasan industri. Namun mengingat misi mendirikan BUMN adalah untuk kemakmuran bangsa dan negara, BUMN ini juga punya misi yang bersifat sosial.

Sejalan dengan misi sosial BUMN itu, peranan BUMN properti ini nantinya juga bisa mengakomodir kebutuhan hunian untuk rakyat atau masyarakat berpenghasilan rendah. Katakanlah dengan mengambil 20%-30% aset yang ada dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu, eksistensi BUMN properti nantinya bisa dijadikan ujung tombak memangkan backlog perumahan nasional yang jumlahnya terus meningkat. (Deddy H. Pakpahan)