Selasa, 02/09/2014

DPR Desak Kemenpera Kaji Penghapusan Subsidi Rumah Tapak

-jktproperty.com
Share on: 554 Views
DPR Desak Kemenpera Kaji Penghapusan Subsidi Rumah Tapak
Foto: mediaindonesia.com
SUBSIDI RUMAH TAPAK: Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.3/2014 pemeritah yang akan menghapuskan subsidi bunga untuk rumah tapak (landed house) per 1 April 2015 dinilai DPR kurang tepat dan perlu dievaluasi.

JAKARTA, jktproperty.com -Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.3/2014 pemeritah akan menghapuskan subsidi bunga untuk rumah tapak (landed house) per 1 April 2015. Subsidi bunga lebih diarahkan bagi rumah susun. Sementara Komisi V DPR-RI meminta Kemenpera membuat terobosan untuk untuk meningkatkan penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Abdul Hakim, anggota Komisi V DPR-RI, tujuan aturan Menpera sangat baik, yakni agar mendorong masyarakat tinggal di rumah tu susun karena lahan di perkotaan menipis. Tapi, kata dia, aturan itu bisa berdampak pada pemenuhan pasokan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Peraturan Menpera itu, lanjut Abdul Hakim, kurang pas jika diterapkan di semua daerah di Indonesia, sebab rusun hanya cocok dibangun di kawasan perkotaan. “Rusun hanya di perkotaan saja, MBR bukan hanya di kota, bagaimana di daerah kecil. Itu salah satu pertimbangan kita. Boleh saja diberlakukan untuk kota-kita besar seperti di Jakarta, diklasifikan, tidak disamaratakan di semua daerah,” katanya.

Subsidi rumah tapak masih sangat dibutuhkan di banyak daerah di Indonesia. “Aturan itu perlu dikaji. Waktu rapat denar pendapat di DPR Pak Menteri [Menpera Djan Faridz] sudah merespons positif,” katanya.

Buat Terobosan

Sementara itu Komisi V DPR-RI meminta Kemenpera meningkatkan penyerapan FLPP. “Meskipun ada keterbasan anggaran FLPP, Kemenpera harus dapat menyerapnya dengan baik,” ujar anggota Kmisi V DPR-RI Yoseph Umar Hadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, di Senayan.

Menurut dia, Komisi V DPR RI prihatin dengan backlog perumahan saat ini. “Kemenpera harus buat terobosan. Semoga backlog yang terjadi sekarang ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan anggaran bukan karena tidak adanya niat baik dari pemerintah,” katanya.

Mengenai hal itu, Sekretaris Kemenpera Rildo Ananda Anwar mengatakan pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi backlog perumahan. Meskipun Kemenpera telah membuat keputusan untuk menghentikan penyaluran KPR FLPP per Maret 2015, kata dia, itu bukanlah keputusan akhir.

“Terkait dengan FLPP, Pak Menteri  telah meminta REI mengkaji dan melaporkan kepada Kemenpera, daerah mana saja yang tepat untuk pembangunan rusun dan rumah tapak. Ini agar penyaluran KPR FLPP dapat terus berjalan baik,” kata Rildo. (GUN)