Senin, 16/06/2014

Djan Faridz: “Kebijakan Rumah Bebas PPN Mengecewakan”

-jktproperty.com
Share on: 770 Views
Djan Faridz: “Kebijakan Rumah Bebas PPN Mengecewakan”
Djan Faridz

JAKARTA, jktproperty.com -Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, diketahui telah menyetujui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah tapak sederhana mulai 10 Juni 2014. Menteri Keuangan Chatib Basri pun disebut-sebut telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal itu. Namun, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku sangat kecewa dengan keputusan itu. Mengapa?

Pasalnya, batas maksimal harga rumah yang berhak mendapat fasilitas pembebasan PPN yang ditetapkan Menkeu, di bawah atau tidak sesuai dengan harga rumah yang ditetapkan Kemenpera, kementerian yang dikomandani Djan Faridz. Tak hanya itu, Djan menilai penerbitan PMK itu terlambat. “Pasalnya, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP/rumah subsidi) sudah dimulai sejak Januari 2014. Peraturannya baru terbit Juni,” katanya.

Namun dia mengaku bersyukur karena dengan aturan itu mencerminkan bahwa Kemenkeu pro rakyat. “Meskipun keputusan itu sudah sangat terlambat,” tuturnya.

Soal kekecewaan terhadap PMK tersebut, Djan mengatakan batasan harga yang ditetapkan Kemenkeu lebih rendah dibandingkan harga yang diusulkan oleh Kemenpera dalam Permenpera No.4 dan No.5 tahun 2014. Untuk wilayah Bekasi, Jawa Barat misalnya, harga rumah subsidi dalam skema FLPP Rp135 juta/unit maksimum. Sedangkan di PMK terbaru, harga rumah bebas PPN di kawasan Bekasi, Jawa Barat dipatok hanya Rp120 juta/unit. “Terus terang saya merasa kecewa karena usulan harga rumah subsidi oleh Kemenpera sudah melalui perhitungan matang,” tambah Djan.

Mengenai alasan Kemenkeu mematok batasan maksimum rumah bebas PPN, Djan mengatakan tidak tahu. “Kalian tanya saja sama dia [Chatib Basri] apa alasannya. Kalau kita menghitung dengan indeks kemahalan di yang berbeda-beda di tiap provinsi. Untuk menghitungnya kami menggunakan konsultan dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Djan menenggarai adanya ketidakpercayaan Depkeu terhadap Kemenpera, terutama dalam hal menentukan batas maksimum rumah bebas PPN. “[Apa yang sudah kami kerjakan] seperti tak dihargai, kalau nggak percaya ya bubarkan saja,” kata Djan dengan nada sedikit tinggi. (LEO)