Senin, 26/11/2012

Dinas Perumahan DKI Jakarta Harus Profesional Kelola Rusunawa

-jktproperty.com
Share on: 598 Views
Dinas Perumahan DKI Jakarta Harus Profesional Kelola Rusunawa

jktproperty.com | Pemprov DKI Jakarta tampak serius membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai solusi atas minimnya kemampuan masyarakat—terutama kelas bawah—dalam memenuhi kebutuhan akan papan. Dengan membangun banyak rusunawa, diharapkan persoalan hunian kumuh akan berkurang dan masyarakat kelas bawah di Jakarta bisa hidup dengan layak. Namun persoalannya, dinas yang menangani rusunawa, yakni Dinas Perumahan dan Gedung, dituntut harus lebih profesional dalam mengelola rusunawa sehingga realisasi kebijakan bisa sinkron dengan implementasi di lapangan.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta memang perlu lebih profesional dalam mengelola rusunawa, mengingat selama ini tunggakkan retribusi atau pembayaran sewa rusunawa dari pengguna seringkali terjadi. Tahun lalu misalnya, kantor dinas ini dibikin pusing tujuh keliling lantaran tunggakkan pembayaran sewa di Rusunawa Cakung Barat, Jakarta Timur, membengkak hingga lebih dari Rp1 triliun. Banyak penghuni rusunawa menunggak pembayaran sewa dan bahkan ada penghuni yang menunggak sewa hingga 15 bulan lamanya.

 

Agus Subandono, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, mengatakan tunggakan pembayaran sewa Rusunawa Cakung Barat adalah yang tertinggi dibandingkan dengan rusunawa lainnya di DKI Jakarta. Pihak dinas juga sudah mengirim surat ke masing-masing pengguna dan mengancam akan mengosongkan unit rusunawa bila penyewa tidak melunasi sewa rusunawanya. Kebijakan ini diambil agar kerugian yang ditanggung tidak terus menggelembung.

Di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara juga didapati kasus serupa. Tunggakkan penyewa periode 2007-2012 diperkirakan mencapai Rp2,3 miliar. Untuk mengatasi hal itu, pihak Dinas Perumahan dan Bangunan Pemprov DKI Jakarta sampai perlu menggelar ‘Operasi Senyum’, namun tetap saja sulit menagih uang sewa penghuni. Alasan penghuni sangatlah klasik: “Belum punya uang”.

Tarif sewa warga di Rusunawa Marunda yang tersubsidi, yakniRp128.000-Rp159.000 per bulan. Sedangkan tarif umum dari Rp304.000-Rp371.000 per bulan. Semua tarif itu hanya untuk sewa, tidak termasuk tarif listrik dan air.

Yang cukup mengherankan saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengadakan kunjungan ke Rusunawa Marunda. Pengelola retribusi di rusunawa itu mengungkapkan, kunjungan Jokowi seperti membawa berkah tersendiri, sebab pendapatan dari retribusi sewa penghuni melonjak tajam hingga 200% setelah Jokowi berkunjung dan bertemu dengan penghuni rusunawa. Kalau biasanya per hari perolehan retribusi dari sewa Rp2,5 juta, pasca kunjungan Jokowi melesat menjadi Rp10 juta.

Jokowi adalah manusia biasa dan tentu tak punya sihir apa-apa sehingga orang langsung mau membayar retribusi sewa. Cuma dari pengalaman ini tampaknya pengelola rusunawa perlu lebih profesional lagi dalam mengelola rusunawa. Profesional di sini termasuk pula adanya pendekatan yang baik antara pengelola dengan penyewa. Penyewa bisa diarahkan bahwa dengan mereka membayar retribusi sewa, maka rusunawa yang mereka tinggali dapat terpelihara dengan baik.

Pendekatan-pendekatan yang humanis mungkin perlu lebih ditonjolkan ketimbang pendekatan yang bernada ancaman. Sebab kalau sudah sampai pada tahap ancaman, misalnya dengan mengancam akan mengosongkan unit rusunawa bila mereka tak bayar sewa, penyewa yang umumnya masyarakat kelas bawah sudah antipati dengan pengelola. Akibatnya apa? ‘Operasi senyum’ selebar apa pun tak akan pernah digubris penyewa rusunawa. (PIT)