Kamis, 24/10/2013

Dana Korupsi untuk Dana Perumahan

-jktproperty.com
Share on: 739 Views
Dana Korupsi untuk Dana Perumahan

JAKARTA, jktproperty.com – Indonesia adalah negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Dengan penduduk 237 juta jiwa, persoalan pemenuhan kebutuhan rumah tinggal sudah pasti menjadi isyu sentral. Pertumbuhan properti komersial, pasca krisis finansial Asia 1997-1998, industri properti negeri ini memang mulai menjukkan taji. Tapi dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenyataannya masih sangat miris.

Indonesia memang selalu menghadapi persoalan kurangnya pasok perumahan (backlog). Hal itu disebabkan karena anggaran sektor perumahan yang minim. Tahun ini misalnya, anggaran perumahan yang dialokasikan ke kantor Kementerian Perumahan Rakyat (Kemnpera) besarnya hanya 0,75% dari APBN. Tidak sampai 1%! Padahal, usulan yang diajukan pengembang, seperti Real Estate Indonesia (REI), anggaran perumahan minimal 5% dari APBN.

Anggaran perumahan seperti menjadi ‘anak tiri’ dalam arus kas APBN. Jumlahnya sangat minim, bahkan dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) yang tahun ini mencapai Rp24 triliun dan akan naik lagi menjadi Rp32 triliun tahun depan. Sementara anggaran perumahan hanya Rp4,56 triliun.

Lantas, kenapa anggaran perumahan di APBN menjadi ‘minoritas’, kalau tak mau dikatakan hanya ‘recehan’? Apakah karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki rumah? Tentu tidak. Buktinya, backlog perumahan saat ini adalah 15,6 juta unit. Kondisi ini terjadi karena memang pemerintah tidak punya political will dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Saya jadi teringat pernyataan Mahfud MD yang digadang-gadang sebagai calon kuat the next president. Pria berdarah Madura ini ternyata punya strategi jitu pembangunan perumahan dan terlihat lebih kongkret. Mahfud mengusulkan dana sitaan hasil korupsi dipakai untuk anggaran perumahan.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 ini mengatakan dana-dana yang mengendap secara ilegal yang telah dan tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di departemen-departemen tertentu sebaiknya dialihkan untuk pembangunan perumahan rakyat. Dana hasil korupsi itu, dalam perhitungan Mahfud, bisa dipakai untuk membangun 4 juta unit rumah setiap tahunnya. Kiat ini juga cukup jitu dalam menghemat APBN. Artinya, dengan backlog hampir 16 juta unit, hanya dalam waktu empat tahun persoalan backlog perumahan di Indonesia sudah bisa diatasi.

Saya kira, siapapun presiden yang akan terpilih pada Pemilu 2014 mendatang, ide Mahfud MD sangatlah brilian. Apalagi di tengah keterbatasan APBN kita dalam membiayai sektor perumahan. Ide ini juga sangat mungkin dilaksanakan, tentu terlebih dahulu berkoordinasi dengan lembaga terkait. Semoga saja bisa teralisasi.