Kamis, 21/04/2011

China Kenakan Pajak bagi Pengembang Penumpuk Lahan

-jktproperty.com
Share on: 354 Views
China Kenakan Pajak bagi Pengembang Penumpuk Lahan

JAKARTA: Pemerintah China kembali memperluas pajak propertinya dengan memberikan sanksi kepada pengembang yang menumpuk lahan dan terlambat menjual unit propertinya. Pemerintah China akan menerapkan pajak properti itu secara nasional di semua wilayah.

Saat ini pajak tersebut Cuma berlaku di dua daerah, yakni di Kota Shanghai dan Chongqing. Pemerintah China memang belum menjelaskan kapan akan mengeksekusi kebijakan yang bertujuan mengendalikan inflasi dan spekulasi harga properti ini.

Rencana tersebut terungkap dari laporan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China (The National Development and Reform Commission). Komisi itu menilai, penerapan pajak property yang berlaku di Shanghai dan Chongqing berdampak positif, sehingga perlu diperluas. Laporan ini sudah disampaikan ke parlemen China awal Maret lalu.

Dalam laporan itu, China juga akan mengumumkan sejumlah kebijakan lain untuk menghalangi spekulasi dan kenaikan harga property. Sebagian diantaranya berkaitan dengan pembayaran uang muka (down payment) dan suku bunga kredit, pembatasan pembelian, dan peningkatan suplai rumah. Kebijakan tersebut akan berjalan ditingkat local dan terhadap system perbankan.

NDRC akan meminta perbankan di China menerapkan kebijakan suku bunga yang berbeda kepada nasabah dan berdasarkan wilayah. Komisi itu juga mengusulkan denda yang berat kepada pengembang perumahan di china, jika mereka diketahui menumpuk lahan atau terlambat menjual rumah baru kepada konsumen.

Kepada pemerintah daerah di China, komisi ini akan meminta semua pemerintah daerah yang mengalami kenaikan harga properti yang cukup tinggi untuk menyediakan lahan. Selanjutnya, lahan itu akan digunakan untuk membangun apartemen tingkat menengah-bawah. Sekadar mengingatkan, pajak property di shanghai dan Chongqing berlaku terhadap rumah kedua dan seterusnya mulai awal Februari 2011.

Di Kota Shanghai, tarif pajak mulai 0,4% dan maksimal 0,6% dari harga rumah kedua di pasar. Sedangkan di Chongqing, pajak yang berlaku lebih tinggi, mulai 0,5% hingga 1,2%. Pajak tersebut harus dibayar setiap tahun. Kebijakan ini memiliki kisaran tarif, mulai 0,4% hingga 1,2% dari harga rumah. Belum jelas apakah tariff ini masih akan berlaku secara nasional.

Perdana Menteri China Wen Jiabao juga menyiratkan, pemerintah masih akan memerangi spekulasi harga property. “Kami harus memerangi kenaikan harga yang terlalu cepat dan menjaga harga rumah di level yang masih rasional,” kata Wen. Dia juga menyatakan, hingga 2015 pemerintah akan membangun 36 juta unit rumah dengan harga yang terjangkau. Dari jumlah itu, sebanyak 10.000 unit akan dibangun tahun ini. Jika suplai perumahan cukup, pemerintah berharap bisa mengerem spekulasi dan kenaikan harga. (JR)