Selasa, 18/12/2012

BI Perlu Revisi LTV KPR Berdasarkan Harga Rumah

-jktproperty.com
Share on: 571 Views
BI Perlu Revisi LTV KPR Berdasarkan Harga Rumah

JAKARTA: Kebijakan Bank Indonesia yang pada Mei 2012 lalu memberlakukan aturan loan to value (LTV) maksimal 70% untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau minimal uang muka (down payment/DP) 30% untuk rumah minimal tipe 70 m2 dinilai pengamat kurang tepat dan seyogyanya BI melakukan revisi.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit mengatakan ketentuan itu seharusnya tidak didasarkan pada luas bangunan rumah, melainkan dari harga. “Misalnya ditetapkan DP 30% untuk rumah yang harganya Rp1 miliar ke atas. Itu baru pas, jadi bukan dari luas bangunan rumahnya,” katanya.

Yang sekarang terjadi, kata Panangian, para end user yang menginginkan memilki rumah menjadi terhambat. “Kebijakan LTV ini harusnya untuk mengekang aksi spekulasi investor properti yang membeli rumah bukan untuk ditempati tapi hanya tujuan investasi. Yang jadi korban justru mereka para end user, seperti keluarga muda, yang ingin memiliki rumah tinggal,” tambah Panangian.

BI seperti diketahui telah mengeluarkan Surat Edaran No.14/10/DPNP pada 15 Maret 2012, yang mengharuskan DP minimal KPR sebesar untuk tipe rumah di atas 70 m2, yang efektif berlaku pada 15 Juni 2012. Keputusan BI yang sudah berjalan setengah tahun ini dipastikan mempengaruhi kinerja pasar properti primer, dimana pengembang saat ini merasa cukup sulit menjual rumahnya akibat konsumen keberatan menanggung DP 30%. Kalangan bankir sebelumnya mengungkapkan dengan keluarnya kebijakan baru tersebut maka dipastikan pasar KPR perbankan akan mengalami perlambatan.

Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso menanggapi hal itu mengatakan akan lebih adil aturan kenaikan batas minimal uang muka KPR berdasarkan harga, bukan luas bangunan. Sebab, kata Setyo, rumah pada tiap-tiap wilayah harganya beda.”Jadi nggak bisa di-gebyah uyah. Harga rumah itu tidak sama di lokasi yang berbeda-beda. LTV harusnya didasarkan pada harga rumah atau dikenakan pada konsumen untuk rumah kedua, itu baru fair,” kata Setyo. (LEO)