Rabu, 28/11/2012

Batal Bangun Rusunawa di Ciliwung, Pemprov DKI Cari Alternatif Lain

-jktproperty.com
Share on: 406 Views
Batal Bangun Rusunawa di Ciliwung, Pemprov DKI Cari Alternatif Lain

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta urung membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bantaran dan di atas Sungai Ciliwung menyusul tidak disetujuinya usulan pembangunan rusunawa ini karena bertentangan dengan PP No.42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang tak mengizinkan adanya bangunan di bantaran apalagi di atas sungai.

Rencana pembangunan rusunawa oleh Pemprov DKI Jakarta ini sebelumnya ditentang pihak kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan rencana pembangunan rusunawa di Sungai Ciliwung tidak bisa dilanjutkan. “Secara teknis tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan PP [Peraturan Pemerintah] yang ada,” ujarnya.

Dia mengatakan di dalam PP PP No.42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) disebutkan bahwa pembangunan di bantaran sungai akan menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari yang sama-sama tidak kita harapkan. Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah provinsi akan mencari alternatif lokasi lain.

Lokasi yang dimaksud adalah di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Cakung. Pemprov DKI akan membangun rusunawa di KBN dengan menggandeng PT KBN, PT Hutama Karya, PT Perumnas dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain Cakung, rusunawa akan dibangun juga di Klender dan Marunda. Total rusunawa yang akan dibangun ada sebanyak enam menara dengan investasi diperkirakan mencapai tak kurang dari Rp600 miliar.

Melanggar PP SDA

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyatakan keberatan dengan usulan Pemprov DKI yang akan membangun rusunawa di atas bantaran dan di atas Sungai Ciliwung sebagai usaha merolakasi 34.000 warga yang kini bermukim di sepanjang Sungai Ciliwung. Alasannya karena rencana tersebut bertentangan dengan PP mengenai SDA. “Selama ini kita meminta mereka [penghuni bantaran kali] untuk tidak tinggal di pinggiran kali, kok ini malah kita kumpulkan supaya mereka tinggal di bantaran kali,” kata Djoko.

Penolakan Djoko ini agak membingungkan karena sebelumnya dia seperti memberikan ‘lampu hijau’ atas usulan Pemprov DKI itu. Rusunawa boleh dibangun di atas dan di bantaran Sungai Ciliwung, kata Djoko, asalkan memenuhi persyaratan teknis.

Persyaratan teknis yang dimaksud Djoko adalah: Pertama, pembangunan rusunawa tidak mengubah debit air yang masih bisa dialirkan di Sungai Ciliwung agar tidak terganggu. Kedua, harus ada jarak cukup (clearance) antara kali dan lantai terbawah agar alat berat yang digunakan Kementerian Pekerjaan Umum tidak terganggu jika melakukan pembersihan sungai. (LEO)