Minggu, 03/09/2017

Baru 20 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Terbitkan SLF

-jktproperty.com
Share on: Facebook 5476 Views
Baru 20 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Terbitkan SLF
Foto: Ilustrasi
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan hingga kini baru 20 kabupaten/kota dari 540 kabupaten/kota di Indonesia yang siap menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perumahan subsidi sesuai PP No.64/2016 tentang percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

JAKARTA, jktproperty.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan hingga kini baru 20 kabupaten/kota dari 540 kabupaten/kota di Indonesia yang siap menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perumahan subsidi sesuai PP No.64/2016 tentang percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu kementerian akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah kota/kabupaten yang belum menerbitkan SLF.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menuturkan hal itu penting dilakukan mengingat hingga saat ini baru 20 kabupaten/kota dari 540 kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya khusus. Saat ini, SLF yang menjadi turunan dari regulasi PP No.64/2016 dan UU Bangunan Gedung 2002 baru sebatas diterapkan pada kompleks hunian vertikal.

“Semangatnya kan untuk menjamin kualitas rumah yang dibangun. Kami juga memastikan tidak ada penarikan biaya tambahan yang akan dibebankan pada pengembang dari tiap pemda,” katanya, Minggu (3/9/).

Lana menambahkan pemerintah pusat menawarkan mekanisme pendampingan melalui dinas perumahan dan pemukiman yang ada di tiap pemda. Sehingga diharapkan koordinasi yang lebih baik. Menurut Lana, pentingnya menjaga kualitas perumahan bagi MBR juga berguna agar pemanfaatan pembangunan sesuai tepat sasaran.

Saat ini, dari 504.079 rumah subsidi yang dibangun ada sekitar 30%-40% yang tidak dihuni. Sejumlah alasan kosongnya rumah tersebut antara lain, infrastruktur yang belum baik, konsumen masih menyelesaikan kontrakan lama atau pindah tugas bekerja.

“Kami akan mulai lakukan pengawasan dengan salah satunya sensus ke setiap rumah oleh BLU PPDPP, mereka akan mencatat kondisi nyata dan juga menampung keluhan penghuni,” ujar Lana.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mewajibkan setiap pengembang untuk terdaftar di salah satu asosiasi yang ada guna memudahkan dalam hal pengawasan dan peneguran. (PIT)