Kamis, 09/06/2016

Bank Indonesia dan OJK Perlu Cermati Pasar Properti Secara Bijak

-jktproperty.com
Share on: 4055 Views
Bank Indonesia dan OJK Perlu Cermati Pasar Properti Secara Bijak
Ilustrasi
RELAKSASI LTV: Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bisnis perbankan perlu mencermati pasar properti secara bijaksana. Saat ini, demikian Apersi, pasar properti tengah lesu darah. Maka dari itu regulator mesti melakukan relaksasi terhadap aturan loan to value (LTV).

JAKARTA, jktproperty.com -Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bisnis perbankan perlu mencermati pasar properti secara bijaksana. Saat ini, demikian Apersi, pasar properti tengah lesu darah. Maka dari itu regulator mesti melakukan relaksasi terhadap aturan loan to value (LTV).

“BI dan OJK selaku refulator harus bisa melihat situasi pasar khususnya di sektor properti yang terus melemah. Ada aturan yang harus direlaksasi,” katanya di Jakarta pekan ini.

Menurut dia, pasar properti sekarang tengah lesu darah. Selain kondisi makro dan perekonomian global yang sedang anjlok, kata dia, melemahnya sektor properti disebabkan kebijakan pembatasan kredit dan larangan KPR inden. Pembatasan kredit tersebut melalui kebijakan LTV dari Bank Indonesia (BI) dimana bank hanya diizinkan memberi plafon kredit 70%. “Artinya konsumen harus menyiapkan uang muka 30%. Ada wacana BI akan melakukan relaksasi dengan plafon kredit hingga 80% atau uang muka 20%. ya kita lihat saja.”

Dua aturan itu, kata Eddy, menghambat pertumbuhan industri properti khususnya segmen menengah dan menengah atas. Sebab, yang terkena aturan LTV adalah rumah di atas 70 m2 dan rumah kedua yang dibeli dengan KPR.  “Kebijakan LTV itu mengena langsung kepada konsumen, sedangkan larangan KPR inden berdampak pada pengembang,” katanya.

Dua aturan ini berhasil mengerem penjualan properti komersial yang disinyalir dijadikan instrumen investasi kalangan investor. Padahal cukup banyak kalangan konsumen yang ingin membeli rumah kedua karena perekonomiannya sudah meningkat atau untuk mendapatkan rumah yang lebih baik dari yang sudah dihuninya saat ini. Selain itu banyak juga kalangan yang memiliki kemampuan mencicil namun tidak memiliki tabungan untuk menyediakan uang muka yang besar. “Apersi meminta aturan itu direlaksasi untuk kembali membuat sektor ini bergairah. Kalau pemerintah takut, nanti aturan ini bisa kembali diterapkan tapi yang penting untuk menyelamatkan situasi saat ini yang sudah jauh menurun,” katanya. (EKA)