Kamis, 09/07/2015

Apersi: “Hak Pakai Asing Seumur Hidup Penyelundupan Hukum”

-jktproperty.com
Share on: 917 Views
Apersi: “Hak Pakai Asing Seumur Hidup Penyelundupan Hukum”
Foto: ILustrasi
PROPERTI ASING: Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai rencana hak pakai untuk kepemilikan properti asing menjadi seumur hidup sebagai upaya penyelundupan hukum.

JAKARTA, jktproperty.com – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai rencana hak pakai untuk kepemilikan properti asing menjadi seumur hidup sebagai upaya penyelundupan hukum.

Menurut Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo menuturkan regulasi PP No.41/1996 sudah mengakomodasi orang asing yang ada di Indonesia untuk memiliki hunian dengan hak pakai selama jangka waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang kembali kurang dari 25 tahun.

“Tapi bila Hak Pakai diubah menjadi seumur hidup, artinya sama saja dengan penyelundupan hukum dan itu bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria [UUPA] No.5/1960,” katanya.

Dia mengatakan Hak Pakai itu seperti kita meminjam barang. Bagaimana mungkin, lanjut dia, barang yang dipinjam bisa dijual, diwariskan atau disewakan. “Ini sama juga dengan penyelundupan hukum, karena setara dengan hak milik. Bila terjadi, PP baru bertentangan dengan UUPA,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan pihaknya sedang bergerak menyiapkan draft Peraturan Pemerintah (PP) baru sebagai pengganti PP no.41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Ditargetkan PP baru dapat rampung sebelum akhir 2015.

Lebih lanjut Eddy mengatakan khawatir bila nantinya orang asing membeli hunian dengan motif investasi, sehingga terjadi penggelembungan harga yang turut mengerek harga properti di segmen menengah-bawah. Masyarakat pun semakin sulit membeli rumah akibat menggelembungnya harga, sedangkan di satu sisi banyak rumah yang akhirnya kosong karena menjadi obyek spekulasi investor.

Pemerintah seharusnya mempelajari apa yang terjadi pada negara-negara lain yang membuka keran kepemilikan properti oleh asing. Singapura misalnya, memperbolehkan orang asing mendapatkan properti setelah 80% masyarakatnya memiliki rumah dan sisanya mempunyai kemampuan untuk membeli. Namun, setelah tahun 2004 harga terus terkerek, hingga akhirnya masyarakat tidak mampu lagi mengakses harga hunian.

“Negara-negara lainnya yang sudah memberikan akses kepemilikan properti oleh asing, seperti Jepang, China, dan Australia pun bernasib sama dengan mengalami fenomena penggelembungan harga properti,” katanya.

Sebelumnya pemerintah memberikan sinyal persetujuan orang asing memiliki properti dengan kategori apartemen mewah. Menkeu Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok payung hukumnya.

’’Hak milik asing ini sebenarnya tinggal aturan hukumnya. Namun, yang pasti, kalaupun pihak asing dibolehkan, itu hanya untuk apartemen, bukan landed house. Untuk apartemennya pun, ada harga minimumnya. Itu nanti kita kelompokkan ke kategori mewah,’’ katanya beberapa waktu lalu.

Kepemilikan oleh pihak asing diharapkan bisa membantu pertumbuhan sektor properti dalam negeri. Karena itu, data kepemilikan properti, khususnya apartemen, harus ditertibkan. (GUN)