Jumat, 10/07/2015

Ali Tranghanda: “Antisipasi Bubble di Sektor Properti”

Ali Tranghanda: “Antisipasi <em>Bubble</em> di Sektor Properti”
Ali Tranghanda
Ali Tranghanda

JAKARTA, jktproperty.com – Indonesia Property Watch memberikan pernyataan sikap terkait isu kepemilikan asing saat ini yang direstui Presiden Jokowi. Ada kesimpangsiuran informasi terkait dengan akan dibukanya kran kepemilikan asing.

Menurut Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda, dengan UUPA yang ada tidak dimungkinkan orang asing untuk memiliki properti di Indonesia tanpa melalui hak pakai, yang artinya saat ini saja orang asing sudah dapat membeli properti.

Nah yang saat ini perlu dikaji masalah terkait apakah hak pakai tersebut dapat langsung diperpanjang selama 70 tahun. Jika pemerintah merevisi agar orang asing dapat membeli dengan hak milik misalnya, maka itu tentunya telah menyalahi UU yang ada dan itu merupakan sebuah dosa bagi masyarakat Indonesia,” katanya seperti dikutip dari situs resmi IPW.

Kepemilikan asing di Indonesia, kata dia, cuma masalah waktu, namun demikian sebelum diberlakukannya kebijakan kepemilikan asing, Indonesia harus siap dahulu terkait dengan sistem perumahan nasional yang ada saat ini yang saling terkait termasuk penyelesaian penyediaan public housing.

Pemerintah perlu sadar benar bahwa dengan dibukanya kepemilikan asing, maka sebagian penerimaan dari sisi pajak misalkan dapat dipergunakan untuk penyediaan rumah murah dengan mekanisme yang jelas. Tanpa mekanisme yang direncanakan maka dipastikan tidak ada subsidi bantuan yang dapat diharapkan untuk membantu masyarakat menengah bawah.

Selain itu juga pemerintah harus dapat menjamin dengan dibukanya kepemilikan asing, maka harga tanah tidak akan naik tidak terkendali meskipun akan dilakukan zonasi. Terkait pengendalian harga tanah pemerintah harus dapat membuat instrumen yang dapat mengendalikan harga tanah melalui bank tanah sehingga dapat meminimalisasi resiko kenaikan harga tanah yang terlalu tinggi.

Langkah-langkah nyata untuk mengendalikan pasar harus segera diantisipasi, masalahnya bila tidak ada langkah-langkah tersebut maka pasar properti Indonesia akan bubble dalam 5 tahun. Dan itu yang terjadi di negara-negara yang dibuka kepemilikan asing dalam skala luas. Mengapa di Indonesia saat ini meskipun terjadi kenaikan tanah yang tinggi namun tidak terjadi bubble? Hal ini lebih dikarenanya pasar properti Indonesia didominasi oleh pasar lokal dan bukan regional.

Dengan dibukanya kepemilikan asing, maka batasan harga properti menjadi skala regional, yang tadinya harga properti Rp2 miliar misalkan- dapat langsung terkerek naik dan memang sengaja dinaikkan menjadi Rp5 miliar agar dapat dibeli oleh asing. Selisih harga itu yang merupakan indikasi awal terjadinya harga semu dan bubble dan rentan terhadap kondisi regional yang dapat mengakibatkan harga jatuh sewaktu-waktu bila kondisi regional tidak menguntungkan.

“Karenanya Indonesia Property Watch mengharapkan kajian terkait batasan harga yang ada dijadikan patokan minimum untuk properti asing. Selain itu juga batasan zonasi, jumlah unit yang boleh dibeli, siapa saja yang boleh membeli, komposisi jumlah dalam satu tower, harus dikaji,” ujar Ali.

Indonesia Property Watch bahkan menilai bahwa penerimaan devisi yang akan diterima melalui dibukanya kepemilikan asing ini tidak seheboh yang diperkirakan dan tidak akan signifikan. Bandingkan dengan bila pemerintah membuka arus investasi secara korporasi properti untuk dapat mengembangkan bisnis propertinya di Indonesia seperti yang saat ini dilakukan oleh Aeon, Tokyu Land, Keppelland, Toyota, Hongkong Land yang menanamkan investasinya dimana hal ini akan mengerakan ratusan industri yang terkait langsung ataupun tidak langsung pada bisnis itu sehingga sektor riil akan bergeral. Nah, bandingkan dengan bila dibuka kepemilikan asing yang bersifat retail.

“Dan perlu diketahui bahwa saat ini banyak properti saat ini telah berpindah kepemilikan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) secara perusahaan dengan dimungkinkannya porsi saham 100%. Apakah ini tidak diatur dan malah makin membahayakan tatanan perumahan dan properti nasional,” tandas Ali. (EKA)